Bahas Arah Pembangunan 2027 Pada Konsultasi Publik RKPD. Pemprov Kalteng Tetapkan 8 Fokus Prioritas Pembangunan

  • Bagikan
Pembukaan Kegiatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027.(Foto:Aryan)

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.

Dalam arahannya, Leonard menegaskan penyusunan RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan tahunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, RKPD berfungsi memastikan pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing daerah.

Rancangan Awal RKPD Kalteng 2027 disusun mengacu pada tema pembangunan RPJMD 2025–2029, yaitu Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema tersebut masih bersifat dinamis dan akan dimatangkan kembali saat Musrenbang.

Pemprov Kalteng juga menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan, meliputi penguatan program Kartu Huma Betang Sejahtera, pengembangan potensi lokal berbasis budaya Belom Bahadat, pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi lintas kota, hingga inisiatif pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Di bidang sosial, pemerintah menargetkan pendidikan gratis, insentif tenaga pendidik, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
Leonard menambahkan, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas penting agar pembangunan berjalan adaptif dan tepat sasaran.

  • Bagikan