MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi memulai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara pada Selasa (11/11/2025) ini menjadi langkah strategis untuk menentukan prioritas dan arah pembangunan daerah tahun depan.
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Muhlis, mewakili Bupati Shalahuddin, beserta Tim Penyusun Anggaran Daerah dan seluruh anggota DPRD.
Suasana rapat berlangsung serius namun komunikatif, menandai kuatnya semangat kerja sama antara legislatif dan eksekutif.
Dalam arahannya, Mery menekankan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dan tetap mengacu pada kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan mampu menghasilkan dampak yang dirasakan secara langsung oleh publik.
“APBD adalah instrumen penting untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, penyusunannya harus mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan manfaat. Kami ingin APBD 2026 menjadi anggaran yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Sekda Barito Utara, Muhlis, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya kesinambungan program pembangunan.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah berupaya mempertahankan konsistensi kebijakan agar selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.
“Kami berkomitmen menyusun anggaran yang efektif dan akuntabel. Setiap program prioritas harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Rapat kemudian berlanjut dengan pembahasan teknis mengenai rancangan struktur APBD 2026, termasuk analisis pendapatan daerah, pembiayaan, hingga fokus belanja strategis.
Tak hanya itu, peserta rapat juga memberikan berbagai rekomendasi guna memperkuat akuntabilitas serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Melalui rapat ini, Pemkab dan DPRD menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Tahap penyusunan awal ini diharapkan mampu menghasilkan APBD yang responsif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (red/adv)
